Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS India ke-18 yang berlangsung 12–13 September 2026 di New Delhi. Forum itu menjadi momentum bagi Indonesia untuk menegaskan arah kebijakan luar negeri ekonomi di tengah dinamika global. Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, hasil perundingan di meja BRICS berpotensi memengaruhi aliran perdagangan, investasi, serta rantai pasok komoditas yang menyentuh pelabuhan dan industri daerah.
Tema resmi pertemuan tahun ini adalah Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan bahwa Presiden diagendakan menyampaikan pandangan Pemerintah RI pada dua sesi utama. Kedua sesi itu membedakan ruang diskusi internal anggota penuh dan ruang yang lebih terbuka bersama negara mitra.
Dua sesi utama yang akan diisi Presiden
Sesi pertama bersifat tertutup khusus negara anggota BRICS. Topik yang diangkat adalah Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism. Pada ruang ini, Prabowo diperkirakan menekankan pentingnya tata kelola global yang lebih adil serta penguatan multilateralisme agar suara negara berkembang tidak tersisih.
Sesi kedua merupakan pertemuan terbuka bersama BRICS Partner Countries. Judul bahasannya Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth. Di sesi ini, pesan Indonesia diarahkan agar dapat didengar anggota sekaligus mitra, dengan penekanan pada ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan sebagai fondasi pertumbuhan inklusif.
Rentang substansi di bawah keketuaan India
Di bawah keketuaan India 2026, sejumlah substansi kunci dijadwalkan dibahas. Cakupannya meliputi pengembangan kerangka institusional BRICS, perekonomian dan perdagangan, keuangan internasional, serta isu perdamaian dan keamanan. Agenda tidak berhenti di situ; energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, sampai perubahan iklim dan lingkungan juga masuk daftar perundingan.
Kerangka institusional menjadi relevan karena BRICS terus menata cara kerja internal seiring perluasan keanggotaan dan kemitraan. Sementara isu perdagangan dan keuangan internasional menyentuh akses pasar, pembiayaan, dan stabilitas transaksi lintas batas. Bagi eksportir dan pelaku logistik di kawasan Medan–Belawan, arah diskusi tersebut bisa memberi sinyal jangka menengah terkait mitra dagang nontradisional dan skema pembayaran alternatif.
Arti strategis kehadiran Indonesia sebagai anggota penuh
Kehadiran Presiden pada KTT ke-18 menandai partisipasi aktif Indonesia sebagai anggota penuh. Penyampaian pandangan di dua sesi sekaligus memperlihatkan bahwa Jakarta ingin konsisten di forum internal maupun di hadapan mitra. Pendekatan itu sejalan dengan upaya menjaga ruang manuver diplomasi ekonomi tanpa mengabaikan prinsip kerja sama yang setara.
Topik ketahanan pangan, energi, dan iklim beririsan langsung dengan kepentingan nasional. Sumatera Utara sebagai produsen komoditas pertanian dan energi turut merasakan dampak harga global serta gangguan rantai pasok. Karena itu, posisi RI yang mendorong ketahanan dan keberlanjutan di New Delhi memiliki relevansi praktis bagi stabilitas pasokan dan harga di tingkat daerah, meski detail kesepakatan akhir masih menunggu hasil sidang.
Apa yang perlu dicermati pelaku usaha daerah
Pelaku usaha di Medan disarankan memantau tiga jalur isu: perdagangan dan investasi, skema keuangan internasional, serta digitalisasi. Perdagangan menentukan akses produk unggulan daerah ke pasar BRICS dan mitranya. Keuangan internasional berkaitan dengan kemudahan transaksi dan pembiayaan proyek. Digitalisasi membuka peluang efisiensi logistik, sertifikasi, dan layanan lintas negara.
- Pantau sinyal kerja sama perdagangan dan rantai pasok dari hasil KTT.
- Cermati wacana keuangan internasional yang bisa memengaruhi biaya transaksi ekspor-impor.
- Ikuti perkembangan agenda digital dan inovasi yang relevan bagi UMKM dan industri menengah.
Secara keseluruhan, penyampaian pandangan Presiden pada sesi tertutup anggota dan sesi terbuka bersama mitra menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya hadir secara protokoler. Pemerintah ingin memastikan kepentingan nasional terbaca jelas dalam diskusi tata kelola global, ketahanan ekonomi, dan pertumbuhan inklusif. Hasil konkret di lapangan akan bergantung pada tindak lanjut bilateral maupun plurilateral setelah rangkaian sidang di New Delhi selesai.
Publik dan dunia usaha di Sumatera Utara dapat menjadikan forum ini sebagai penanda arah: kerja sama Selatan–Selatan semakin ramai, sementara daya saing lokal tetap ditentukan kesiapan infrastruktur, mutu produk, dan adaptasi terhadap standar keberlanjutan yang kian ketat di pasar global.
Sumber: Sindo News.