Isu fiskal daerah menjadi sorotan utama Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) saat menggelar Rapat Kerja Nasional bersamaan peringatan HUT ke-25 di Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2026. Forum ini mempertemukan wakil rakyat tingkat kabupaten dari berbagai wilayah untuk meninjau pelaksanaan otonomi serta kemampuan keuangan lokal dalam menopang pelayanan publik.
Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, pembahasan tersebut relevan karena aspirasi regional Sumatera ikut dibawa ke meja nasional. ADKASI menekankan bahwa kekuatan keuangan kabupaten menentukan mutu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi di tingkat paling dekat dengan warga.
Fokus Advokasi Seperempat Abad ADKASI
Ketua Umum ADKASI Siswanto menyampaikan, perjalanan 25 tahun organisasi diisi advokasi dan kajian yang memengaruhi kebijakan nasional. Salah satu penekanan utama adalah tata kelola fiskal antartingkat pemerintahan agar transfer dan belanja daerah lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan melalui siaran pers pada Senin, 31 Agustus 2026. Ia menegaskan posisi ADKASI sebagai mitra strategis sekaligus kritis bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan arah desentralisasi.
Aspirasi Enam Regional Masuk Agenda Rakernas
Sebelum Rakernas, ADKASI menggelar Rapat Koordinasi Wilayah di enam regional sepanjang tahun berjalan, mencakup Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku-Papua. Masukan dari forum wilayah itu dirangkum menjadi bahan pembahasan organisasi di tingkat nasional.
Dengan pola tersebut, persoalan yang muncul di kabupaten-kabupaten Sumatera, termasuk dinamika sekitar Medan, tidak berdiri sendiri. Aspirasi lokal diformulasikan agar dapat memengaruhi desain kebijakan transfer dan penguatan kelembagaan secara lebih sistematis.
Proyeksi TKD 2027 dan Tata Kelola Anggaran
Salah satu angka yang diangkat ADKASI adalah proyeksi Dana Transfer ke Daerah atau TKD pada 2027 yang diperkirakan mencapai Rp735 triliun, meningkat dari Rp696,9 triliun pada periode sebelumnya. Kenaikan alokasi dinilai penting, namun harus diikuti pengelolaan yang efektif.
Menurut penilaian organisasi, tambahan kapasitas fiskal baru bermanfaat jika belanja diarahkan pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tanpa disiplin anggaran, peningkatan transfer berisiko tidak terasa di tingkat warga.
- Peningkatan proyeksi TKD menjadi Rp735 triliun pada 2027
- Penekanan pada efektivitas belanja pelayanan publik
- Keterkaitan langsung dengan kapasitas kabupaten membiayai pembangunan
Penguatan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Selain soal uang, Rakernas membahas penguatan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kompleksitas pembangunan daerah menuntut peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi pemerintahan, serta keterbukaan informasi publik.
Ketiga elemen itu dinilai menopang kualitas pengawasan dan akuntabilitas. ADKASI memaknai HUT ke-25 dengan aksi nyata di tengah masyarakat dan pemerintah, menandai kehadiran DPRD kabupaten tidak hanya di ruang sidang lokal, tetapi juga di perumusan kebijakan nasional.
Ke depan, organisasi akan menajamkan perhatian pada penguatan kelembagaan DPRD, konsistensi desentralisasi, dan kebijakan pembangunan yang menjawab kebutuhan kabupaten. Dengan semangat Dari Daerah Untuk Indonesia, ADKASI berkomitmen menjadi mitra pemerintah membangun ketahanan nasional dari level paling bawah. Rakernas dan peringatan HUT turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, pimpinan DPR RI, DPD RI, serta mitra lembaga terkait.
Sumber: Republika.