Perbedaan mencolok antara estimasi kemiskinan Bank Dunia dan data resmi nasional kembali menjadi sorotan publik. Badan Pusat Statistik (BPS) merinci bahwa angka 64,2 persen penduduk Indonesia yang disebut berada di bawah garis kemiskinan versi lembaga internasional itu dihitung dengan standar berbeda, sehingga tidak bisa disamakan begitu saja dengan indikator resmi dalam negeri. Fokus pembahasan ini relevan juga bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara yang kerap memantau indikator kesejahteraan daerah melalui rilis BPS.
Estimasi Bank Dunia untuk tahun 2026 mengacu pada batas pengeluaran USD8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021. Sementara itu, BPS mencatat proporsi penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang, dengan metodologi dan garis kemiskinan nasional yang berlaku di dalam negeri.
Dua ukuran, dua tujuan pengukuran
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M. Nashrul Wajdi, menekankan bahwa kalkulasi Bank Dunia tidak bertumpu pada garis kemiskinan nasional Indonesia. Angka 64,2 persen merepresentasikan perkiraan penduduk dengan pengeluaran di bawah ambang yang ditetapkan World Bank untuk keperluan perbandingan lintas negara, khususnya pada kelompok pendapatan menengah atas.
Dengan kata lain, indikator internasional tersebut dirancang agar kondisi antarnegara bisa dibaca dalam kerangka yang relatif seragam. Garis kemiskinan resmi BPS, sebaliknya, disusun sesuai kebutuhan perencanaan dan evaluasi kebijakan sosial-ekonomi di tingkat nasional serta daerah, termasuk monitoring capaian pengentasan kemiskinan di wilayah seperti Sumatera Utara.
Mengapa angka tidak boleh disandingkan mentah-mentah
BPS mengingatkan agar perbedaan kedua angka disikapi secara cermat. Menyamakan 64,2 persen dengan 8,07 persen tanpa memperhatikan basis perhitungan berisiko menimbulkan tafsir yang keliru di ruang publik. Kedua data memakai indikator, ambang batas, dan peruntukan yang tidak identik.
Batas USD8,30 per kapita per hari (PPP 2021) mencerminkan standar yang umum dipakai Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas. Penggunaan PPP bertujuan menyesuaikan daya beli antarnegara, bukan menggantikan pengukuran kemiskinan absolut yang dipakai pemerintah Indonesia dalam penetapan sasaran program bantuan dan evaluasi kemiskinan ekstrem.
Implikasi bagi pembaca data di daerah
Bagi pelaku usaha, perencana daerah, dan masyarakat Medan yang mengikuti rilis statistik, pemahaman konteks metodologi menjadi penting agar keputusan bisnis maupun kebijakan tidak digiring oleh perbandingan yang tidak apple-to-apple. Data kemiskinan resmi BPS tetap menjadi rujukan utama untuk alokasi program sosial, pemetaan kerentanan, dan penyusunan RPJMD di tingkat provinsi maupun kota.
Di sisi lain, publikasi Bank Dunia tetap berguna sebagai cermin posisi Indonesia dalam peta perbandingan global. Yang diperlukan adalah literasi data: memisahkan fungsi “benchmark internasional” dari “tolok ukur nasional” agar diskusi publik tetap proporsional.
- Bank Dunia: estimasi 64,2% di bawah USD8,30/kapita/hari (PPP 2021), acuan antarnegara.
- BPS: kemiskinan resmi Maret 2026 sebesar 8,07% atau sekitar 22,93 juta jiwa.
- Penjelasan resmi disampaikan M. Nashrul Wajdi pada Kamis, 3 September 2026.
Sikap BPS: bedakan indikator, jaga proporsi tafsir
Dalam keterangan resmi, Nashrul Wajdi menegaskan kembali bahwa nilai yang dipakai Bank Dunia ditetapkan berdasarkan standar lembaga tersebut, bukan garis kemiskinan nasional. Peruntukan utamanya adalah perbandingan kondisi antarnegara, bukan pengganti statistik kemiskinan yang dirilis BPS secara berkala.
Dengan penjelasan tersebut, perbedaan angka besar tidak otomatis berarti kontradiksi fakta di lapangan, melainkan konsekuensi logis dari dua kerangka ukur. Publik diharapkan menempatkan kedua rilis pada koridornya masing-masing agar narasi kemiskinan tetap berbasis data yang tepat sasaran.
Sebagai penutup, pemahaman soal standar kemiskinan BPS versus ambang internasional membantu pembaca bisnis dan masyarakat umum menghindari salah tafsir. Data resmi nasional tetap menjadi landasan utama perencanaan di pusat dan daerah, sementara angka Bank Dunia dilengkapi konteks metodologi agar perbandingan global tidak menyesatkan.
Sumber: Sindo News.