Isu delapan warga negara Indonesia yang disebut bergabung dengan militer Rusia memicu perhatian publik, termasuk di kota-kota besar seperti Medan yang banyak warganya memiliki kerabat di luar negeri. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menekankan agar pemerintah tidak terburu-buru menarik kesimpulan hukum sebelum duduk perkara WNI militer Rusia benar-benar dipastikan.
Menurutnya, pemberitaan sudah meluas hingga menyentuh istilah tentara bayaran, ancaman pidana, hingga risiko kehilangan kewarganegaraan. Padahal sejumlah pertanyaan mendasar masih belum terjawab secara resmi dari jalur negara.
Fakta dasar yang harus dipastikan pemerintah
Sukamta meminta verifikasi dimulai dari identitas orang-orang yang disebut dalam laporan. Apakah mereka benar WNI, di mana posisi mereka saat ini, dan apakah keterlibatan dengan angkatan bersenjata Rusia memang terjadi.
Alur keberangkatan juga perlu dilacak. Ada kemungkinan mereka mendaftar sebagai personel militer sejak awal, direkrut setelah berada di luar negeri, atau semula menerima tawaran kerja sipil yang kemudian berubah arah. Tanpa kejelasan itu, kesimpulan hukum dinilai prematur.
Informasi perang perlu dicek lewat saluran resmi
Kasus ini muncul di tengah konflik Rusia-Ukraina. Sukamta mengingatkan bahwa data dari pihak yang sedang berperang boleh didengar, namun Indonesia wajib menilai ulang lewat sumber yang bisa diverifikasi sendiri.
Ia juga menyoroti pola pemberitaan berantai. Satu klaim yang dikutip berulang oleh banyak media sering tampak seperti konfirmasi luas, padahal bisa saja semua bermuara pada sumber tunggal. Karena itu, Kementerian Luar Negeri, perwakilan diplomatik, serta lembaga intelijen diminta aktif mengecek.
Konsekuensi hukum menunggu bukti yang utuh
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur dampak bagi WNI yang masuk dinas militer asing tanpa izin Presiden. Namun Sukamta menegaskan penerapan aturan harus menyesuaikan fakta per orang.
Jika seseorang sadar dan sengaja bergabung, konsekuensi hukum dapat berlaku. Situasinya berbeda bila ada penipuan lowongan kerja, paksaan, atau indikasi perdagangan orang. Negara, katanya, wajib melindungi korban sekaligus menindak pelanggaran yang terbukti.
Istilah tentara bayaran pun diminta dipakai hati-hati karena membawa makna tersendiri dalam hukum internasional dan tidak otomatis melekat pada setiap warga asing di militer negara lain.
Jejak perekrutan perlu dilacak sampai hulu
Bila bukti rekrutmen WNI ke militer asing kemudian ditemukan, penyelidikan tidak boleh berhenti pada nama yang sudah beredar. Pemerintah perlu menelusuri siapa yang pertama menghubungi, bagaimana tawaran disampaikan, siapa yang mengurus perjalanan, serta apakah ada perantara di dalam negeri.
- Identitas dan status kewarganegaraan dipastikan dulu
- Lokasi dan bentuk keterlibatan diverifikasi resmi
- Pola tawaran kerja atau rekrutmen dipetakan
- Jaringan perantara di dalam dan luar negeri dilacak
Apabila terungkap ada jaringan sistematis, persoalan naik tingkat karena menyentuh kepentingan keamanan nasional. Meski demikian, Sukamta berulang kali mengingatkan agar urutannya tetap sama: perjelas fakta, pastikan data, baru bicarakan tindakan dan sanksi.
Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, kejelasan resmi pemerintah penting agar keluarga pekerja migran tidak dilanda spekulasi. Indonesia, tegas Sukamta, tidak perlu masuk perdebatan narasi pihak yang bertikai; yang utama adalah melindungi WNI, menegakkan hukum bila ada pelanggaran, dan membongkar jaringan ilegal jika terbukti ada.
Sumber: Republika.