Upaya memastikan biometrik subsidi energi berjalan akurat sedang digencarkan Pertamina Patra Niaga. Perusahaan menyiapkan sistem yang menggabungkan verifikasi identitas dan penguatan data agar BBM serta elpiji bersubsidi tidak salah sasaran, termasuk bagi konsumen di kota-kota besar seperti Medan.
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menyampaikan kesiapan itu dalam temu media di Yogyakarta. Ia menegaskan sistem subsidi tepat telah disiapkan untuk dua komoditas energi yang paling banyak digunakan rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
Verifikasi NIK bergeser ke biometrik elpiji 3 kg
Untuk tabung elpiji 3 kg, skema yang sudah berjalan memanfaatkan Merchant Apps Pertamina atau MAP. Pembeli diwajibkan memasukkan nomor induk kependudukan saat transaksi. Langkah berikutnya adalah menghubungkan proses itu dengan data kependudukan resmi.
Eko menjelaskan kerja sama dengan Dukcapil sedang dijalin agar transaksi elpiji bersubsidi kelak dapat memakai biometrik. Saat ini penerapan tersebut masih dalam tahap pengujian, bukan implementasi penuh di seluruh jaringan pengecer.
Bagi warga Medan yang terbiasa antre elpiji 3 kg di pangkalan, perubahan ini berpotensi menyederhanakan kontrol tanpa menambah beban administrasi yang berlebihan, asalkan uji coba berjalan lancar dan edukasi ke pengecer memadai.
MyPertamina dan penguatan data kendaraan bersubsidi
Di sisi BBM, Pertalite dan Biosolar masih mengandalkan kode batang melalui aplikasi MyPertamina. Pertamina tidak berhenti di situ. Perusahaan menjalin koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta instansi terkait untuk memperkokoh basis data kendaraan.
Penguatan data itu relevan dengan rencana pemerintah menata ulang pembelian BBM bersubsidi. Eko mengakui pihaknya belum mengetahui bentuk akhir kebijakan, apakah berbasis desil pendapatan atau tipe kendaraan. Arahan resmi dari pemerintah masih ditunggu.
Anggaran energi APBN dan validasi desil masyarakat
Dalam APBN 2026, alokasi subsidi energi mencapai Rp210,1 triliun. Angka itu setara 65,87 persen dari total anggaran subsidi sebesar Rp318,9 triliun. Jika digabung dengan kompensasi, total dukungan pemerintah untuk ketahanan energi tercatat Rp381,3 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menekankan pembatasan Pertalite bagi kelompok desil 9-10 masih menunggu validasi data. Pemerintah memeriksa ketepatan pengelompokan masyarakat agar kebijakan tidak memukul kelompok yang semestinya masih berhak.
- Elpiji 3 kg: MAP berbasis NIK, menuju biometrik dengan Dukcapil (uji coba).
- BBM bersubsidi: MyPertamina plus penguatan data kendaraan lintas instansi.
- Kebijakan desil atau tipe kendaraan: menunggu arahan pemerintah.
Implikasi bagi pasar ritel energi di Medan
Sebagai pusat perdagangan Sumatera Utara, Medan memiliki rantai distribusi elpiji dan SPBU yang padat. Sistem yang lebih ketat berpotensi menekan kebocoran kuota, sekaligus memberi kepastian stok bagi rumah tangga dan usaha mikro yang memang bergantung pada harga bersubsidi.
Pelaku usaha kecil di kawasan industri dan pasar tradisional Medan biasanya sensitif terhadap gejolak ketersediaan Pertalite maupun gas 3 kg. Kejelasan data dan verifikasi biometrik, bila diterapkan bertahap, dapat mengurangi praktik pembelian berulang yang merugikan konsumen akhir.
Pertamina menekankan seluruh pengembangan masih selaras dengan arahan kebijakan nasional. Masyarakat dan pengecer di daerah, termasuk Sumatera Utara, diimbau mengikuti informasi resmi agar proses adaptasi tidak menimbulkan antrean atau miskomunikasi di lapangan.
Dengan uji biometrik elpiji dan penguatan basis data kendaraan, penyaluran subsidi energi diarahkan lebih rapi. Keberhasilan langkah ini akan diukur dari ketepatan sasaran, kelancaran transaksi harian, serta kemampuan menjaga daya beli kelompok yang memang berhak menerima dukungan harga.
Sumber: Republika.