Penguatan profesi PPGA di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Public Policy & Government Affairs (IPPGA) Group menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, khususnya perguruan tinggi. Pesan itu disampaikan dalam peluncuran The Indonesia PPGA Playbook di Jakarta, sebuah rujukan kerja yang ditujukan bagi praktisi public policy dan government affairs.
Bagi kalangan bisnis di Medan dan Sumatera Utara yang kerap berhadapan dengan regulasi daerah maupun pusat, kejelasan standar profesi semacam ini relevan. Banyak perusahaan membutuhkan tenaga yang mampu membaca arah kebijakan tanpa mengandalkan pendekatan informal semata. Playbook yang diluncurkan diharapkan menjadi pijakan awal agar praktik tersebut lebih sistematis.
Apa yang Disampaikan saat Peluncuran Playbook
Praktisi Public Policy & Government Affairs Arief Budiman menyatakan bahwa penguatan profesi PPGA tidak cukup dilakukan oleh pelaku di lapangan saja. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lain diperlukan agar pengetahuan serta keterampilan praktisi berkembang secara terukur.
Acara peluncuran menempatkan Playbook sebagai kerangka awal pengembangan profesi Public Policy & Government Affairs di Indonesia. Dokumen itu disusun untuk membantu praktisi memahami interaksi antara kebijakan, politik, kekuasaan, dan kepentingan bisnis di tengah demokrasi yang dinilai kompleks di kawasan Asia Tenggara.
Isi Kerangka Kerja dan Sembilan Bab Playbook
The Indonesia PPGA Playbook: Navigating Power, Policy, and Politics in Southeast Asia’s Most Complex Democracy terdiri atas sembilan bab serta dilengkapi operational appendix. Isinya memetakan pengetahuan, keterampilan, dan kerangka kerja yang dibutuhkan praktisi ketika menafsirkan dinamika kebijakan publik.
IPPGA Group menempatkan dokumen tersebut sebagai salah satu fondasi menuju terbentuknya knowledge and skill center bagi profesi PPGA di tanah air. Langkah ini berangkat dari kenyataan bahwa profesi tersebut berkembang cepat, namun belum memiliki rujukan pengetahuan dan praktik yang terstruktur secara memadai.
- Pemetaan kompetensi membaca kebijakan dan politik
- Kerangka kerja untuk memahami relasi kuasa dan kepentingan bisnis
- Appendix operasional sebagai panduan praktik
- Arah pembentukan pusat pengetahuan dan keterampilan PPGA
Mengapa Kolaborasi Perguruan Tinggi Dianggap Penting
Perguruan tinggi dinilai dapat memasok riset, kurikulum, dan metode pembelajaran yang menopang profesionalisasi PPGA. Tanpa dukungan akademik, praktik di lapangan berisiko tetap bergantung pada pengalaman personal semata, bukan pada standar yang dapat diajarkan dan diuji secara terbuka.
Kolaborasi juga membuka ruang bagi penyusunan materi yang sesuai konteks Indonesia, termasuk relasi pemerintah pusat–daerah. Hal itu menyentuh kebutuhan dunia usaha di berbagai kota, termasuk Medan, yang harus menavigasi perizinan, advokasi kebijakan, serta komunikasi dengan pemangku kepentingan publik.
Implikasi bagi Dunia Usaha dan Talenta Kebijakan
Kehadiran playbook memberi sinyal bahwa government affairs kian dipandang sebagai disiplin yang memerlukan keahlian khusus, bukan sekadar perluasan fungsi humas atau legal. Perusahaan yang beroperasi lintas wilayah dapat memanfaatkan kerangka ini untuk merapikan fungsi kepatuhan dan komunikasi kebijakan.
Bagi talenta muda, rujukan terstruktur berpotensi memperjelas jalur karier di bidang public policy. Sementara bagi asosiasi dan lembaga pendidikan, dokumen tersebut bisa menjadi titik tolak penyusunan pelatihan, sertifikasi internal, atau modul kerja sama industri–kampus di masa depan.
Secara keseluruhan, peluncuran Playbook PPGA menegaskan bahwa profesionalisasi hubungan pemerintah dan kebijakan publik di Indonesia membutuhkan kerja bersama. IPPGA Group menempatkan kolaborasi pemangku kepentingan dan perguruan tinggi sebagai syarat agar fondasi pengetahuan itu tidak berhenti pada dokumen, melainkan tumbuh menjadi ekosistem kompetensi yang berkelanjutan.
Sumber: Sindo News.