Pemerintah tengah merancang skema baru pembiayaan program MBG atau Makan Bergizi Gratis agar tidak lagi menumpang pada pos pendidikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, langkah utama yang digarap Kementerian Keuangan adalah menutup celah penerimaan negara dari pajak dan cukai yang selama ini belum optimal. Isu ini relevan bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara karena efektivitas penerimaan nasional turut memengaruhi ruang fiskal daerah dan stabilitas program sosial di tingkat lokal.
Putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemisahan anggaran MBG dari alokasi pendidikan paling lambat tahun 2028. Karena tenggat itu sudah di depan mata, Kemenkeu mempercepat pencarian sumber dana alternatif yang sah dan berkelanjutan tanpa mengorbankan komitmen pendidikan.
Putusan MK dan desakan pisah anggaran pendidikan
Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pembiayaan Makan Bergizi Gratis wajib dipisahkan dari pos anggaran pendidikan. Batas waktu yang ditetapkan paling lambat 2028 memaksa pemerintah menyusun ulang struktur belanja. Tanpa pemisahan, program gizi gratis berisiko bentrok dengan kebutuhan wajib pendidikan yang dilindungi konstitusi.
Di Jakarta, Jumat 28 Agustus 2026, Menkeu Purbaya menjelaskan posisi Kemenkeu yang sedang memetakan opsi pembiayaan mandiri untuk MBG. Ia menekankan bahwa solusi tidak boleh mengganggu pos-pos prioritas lain, sehingga penggalian penerimaan yang hilang menjadi jalur paling realistis dalam jangka menengah.
Efisiensi pajak dan bea cukai sebagai kunci fiskal
Menurut Purbaya, inti strategi ke depan adalah peningkatan efisiensi di sektor pajak dan bea cukai. Pemerintah menilai masih ada ruang besar dari praktik yang tidak sesuai aturan, baik di rantai distribusi maupun pelaporan. Dengan memperbaiki tata kelola, kas negara dapat memperoleh tambahan tanpa menaikkan tarif secara buru-buru.
Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan dibanding mengandalkan realokasi belanja yang sudah padat. Bagi pelaku usaha di Medan, sinyal penertiban berarti kepatuhan akan semakin diawasi, sementara pelaku yang sudah taat berpotensi mendapat lingkungan persaingan yang lebih sehat.
Potensi industri baja lebih dari Rp5 triliun
Salah satu contoh konkret yang disebut Menkeu adalah sektor industri baja dalam negeri. Ia menuturkan, kebocoran dari aktivitas yang tidak berjalan sesuai peraturan dapat menyumbang potensi penerimaan di atas Rp5 triliun. Angka itu hanya dari satu komoditas, sehingga agregat dari sektor lain diperkirakan masih terbuka jika penegakan aturan diperkuat.
Purbaya menekankan bahwa penggalian potensi tersebut bukan soal menaikkan beban secara sewenang-wenang, melainkan memastikan pelaku usaha beroperasi sesuai ketentuan yang sudah ada. Langkah ini diharapkan menutup celah yang selama ini mengurangi penerimaan negara secara signifikan.
Dampak ke daerah dan kesiapan 2028
Bagi kawasan industri dan perdagangan seperti Medan, kepastian pendanaan MBG di tingkat nasional membantu menjaga kesinambungan program gizi anak tanpa membebani APBD secara mendadak. Di sisi lain, penertiban pajak dan cukai menuntut kesiapan administrasi wajib pajak serta pengawasan yang konsisten di pelabuhan, kawasan industri, dan rantai pasok.
- Pemisahan anggaran MBG dari pendidikan paling lambat 2028
- Fokus Kemenkeu pada efisiensi pajak dan bea cukai
- Potensi baja saja diperkirakan lebih dari Rp5 triliun
- Sumber dana diarahkan agar program sosial tetap jalan tanpa mengorbankan pendidikan
Menjelang 2028, keberhasilan skema ini akan diukur dari seberapa cepat kebocoran tertutup dan seberapa stabil aliran dana MBG tanpa menggeser pos pendidikan. Pemerintah pusat, melalui Kemenkeu, menempatkan penertiban penerimaan sebagai fondasi agar komitmen gizi gratis tetap terbiayai secara mandiri dan akuntabel.
Dengan arah kebijakan yang jelas, publik dan dunia usaha di daerah diharapkan memantau implementasi agar tambahan penerimaan benar-benar masuk ke kas negara dan mendukung program prioritas secara transparan.
Sumber: Sindo News.