Capaian Polri Asta Cita menjadi fokus utama diskusi publik yang digelar Forum Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia di Jakarta. Acara tersebut meninjau catatan strategis kepolisian selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H serta Hari Juang Polri 2026. Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, isu ini relevan karena stabilitas hukum dan keamanan nasional berdampak langsung pada iklim usaha serta ketertiban publik di daerah.
Diskusi bertajuk catatan Polri Presisi dan pelayanan masyarakat menghadirkan Ketua PB HMI periode 2024–2026 Andi Kurniawan, analis kebijakan publik sekaligus penulis Nasky Putra Tandjung, serta Ketua DPP GMNI periode 2025–2028 Surya Dermawan. Dalam pernyataan bersama pada Selasa, 25 Agustus 2026, mereka menyampaikan apresiasi atas kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Apresiasi proporsional terhadap kontribusi institusional
Ketiga narasumber menekankan bahwa Asta Cita adalah agenda pemerintahan, sementara Polri memberi dukungan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Penilaian mereka didasarkan pada data resmi yang dibaca secara objektif dan konstruktif, tanpa melebih-lebihkan peran satu lembaga.
Kontribusi itu dinilai melampaui penegakan hukum semata. Polri juga dipandang turut menjaga stabilitas pembangunan, melindungi pekerja dan kelompok rentan, memperkuat ketahanan pangan, serta merespons kebutuhan kemanusiaan. Perspektif ini menempatkan kepolisian sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan yang saling menopang.
Demokrasi butuh kepastian hukum dan pendekatan humanis
Surya Dermawan menegaskan, dari kacamata gerakan mahasiswa dan kebangsaan, Polri memiliki posisi strategis agar demokrasi tetap berada dalam koridor konstitusi. Kebebasan berpendapat, menurutnya, hanya bermakna jika disertai keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum.
Arah kebijakan di bawah Kapolri Listyo Sigit Prabowo dinilai semakin mengedepankan dialog, humanisme, dan proporsionalitas saat mengawal ruang publik. Bagi generasi muda dan masyarakat sipil, polisi diharapkan menjadi pengaman demokrasi, bukan penghalang. Konsep Polri Presisi dinilai penting karena menuntut profesionalisme, akuntabilitas, penghormatan hak asasi manusia, serta kepekaan terhadap aspirasi warga.
Angka penindakan kejahatan strategis yang merusak generasi
Penegakan hukum terhadap kejahatan berdaya rusak tinggi menjadi salah satu sorotan. Data yang disampaikan dalam diskusi menyebut, sepanjang 2025 Polri menangani 48.592 perkara narkotika dengan 64.055 orang diamankan serta barang bukti sekitar 590 ton yang dinilai bernilai sekitar Rp41 triliun.
Di sektor judi daring, laporan hingga Januari 2026 mencatat 665 perkara, 741 tersangka, penyitaan aset sekitar Rp1,5 triliun, serta usulan pemblokiran 241.013 situs atau konten. Angka-angka itu dipandang krusial karena narkoba dan judi online dapat menggerus ekonomi keluarga, produktivitas, dan ketahanan sosial, termasuk di kota-kota besar seperti Medan. Pendekatan penindakan perlu diiringi pencegahan yang konsisten.
- Narkotika 2025: 48.592 perkara, 64.055 orang diamankan, barang bukti sekitar 590 ton
- Judi online hingga Januari 2026: 665 perkara, 741 tersangka, aset Rp1,5 triliun
- Usulan pemblokiran 241.013 situs atau konten judi daring
Dukungan ketahanan pangan dan stabilitas pembangunan
Selain keamanan, diskusi menyoroti peran Polri dalam program ketahanan pangan. Pada 2025 dilaporkan potensi lahan jagung mencapai 1.378.608 hektare, sementara produksi jagung nasional menurut data yang dikutip Polri naik lebih dari 1,36 juta ton atau di atas sembilan persen dibanding 2024. Langkah ini dinilai sejalan dengan kedaulatan pangan sebagai bagian dari ketahanan bangsa.
Dengan menjaga ketertiban distribusi, melindungi pelaku usaha tani, dan menekan gangguan keamanan di rantai pasok, kontribusi kepolisian dinilai membantu menciptakan iklim yang lebih tenang bagi pembangunan. Stabilitas serupa dibutuhkan dunia usaha di Sumatera Utara agar investasi dan aktivitas perdagangan berjalan tanpa gejolak berlebih.
Forum tersebut menutup catatan dengan pesan agar profesionalisme dan akuntabilitas terus diperkuat. Capaian yang sudah ada perlu dijaga proporsional, dievaluasi secara terbuka, dan diarahkan agar pelayanan publik makin terasa hingga tingkat daerah. Dengan begitu, dukungan institusional terhadap agenda pemerintahan tetap sejalan dengan perlindungan hak warga dan penguatan demokrasi konstitusional.
Sumber: Sindo News.