Kesepakatan jalur transit Hormuz antara Iran dan Oman menjadi sorotan pasar energi dunia setelah Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengumumkan pengaturan sementara di perairan strategis itu. Bagi pembaca di Medan dan pelaku usaha Sumatera Utara, perkembangan ini relevan karena fluktuasi pasokan minyak Timur Tengah kerap berimbas pada biaya logistik, harga BBM, serta rantai pasok industri domestik.
Gharibabadi, dalam wawancara televisi Iran pada Selasa, 24 Agustus 2026, menyatakan kedua negara menyepakati koridor transit sementara selebar tujuh mil atau sekitar 11,3 kilometer. Ia menekankan bahwa pengaturan itu tidak boleh dibaca sebagai pembukaan kembali Selat Hormuz secara penuh.
Isi kesepakatan sementara Iran dan Oman
Menurut penjelasan pejabat Iran tersebut, rute yang disepakati akan melintasi perairan teritorial Iran ketika kapal memasuki selat. Pada saat kapal keluar, sebagian lintasan juga tetap melewati wilayah perairan Iran. Lebar koridor ditetapkan tujuh mil sebagai skema darurat, bukan rezim pelayaran permanen.
Iran dan Oman dijadwalkan melanjutkan perundingan teknis selama 30 hingga 60 hari. Agenda lanjutan itu mencakup penetapan jalur tetap serta tata kelola pelayaran di selat. Kedua pihak juga mulai membahas opsi rute alternatif dari jalur historis yang selama ini dikenal pasar global.
Teheran tegaskan kendali penuh atas selat
Gharibabadi berulang kali menepis tafsir bahwa Selat Hormuz sudah dibuka. Ia menyebut selat tetap ditutup dan Iran memegang kendali penuh. Klaim bahwa kapal-kapal telah melintasi jalur baru juga dibantah. Pengaktifan koridor bersama dengan Oman, katanya, justru berkonsekuensi pada penutupan jalur di sisi selatan.
Bagi Teheran, Selat Hormuz diposisikan sebagai isu keamanan nasional. Pemerintah Iran mengklaim berhak mengambil langkah yang dipandang perlu untuk melindungi kepentingan strategisnya di kawasan tersebut.
Syarat diplomasi dan posisi terhadap Washington
Pejabat Iran itu menyatakan ketidakpercayaan terhadap Amerika Serikat. Ia menambahkan, kembalinya saluran diplomasi harus didahului kepatuhan Washington terhadap kewajiban dalam Nota Kesepahaman Islamabad yang dinilai belum dipenuhi.
Sebelum ada langkah membuka kembali Selat Hormuz, AS diminta melaksanakan seluruh komitmen yang dilanggar. Pembukaan selat, menurut Gharibabadi, hanya akan dipertimbangkan sebagai imbalan atas berakhirnya perang di semua lini, pencabutan blokade, dan penyelesaian status Yaman.
Pesan serupa dari pejabat Pakistan
Gharibabadi menyebut Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir, menyampaikan pesan sejalan saat kunjungan terbarunya ke Iran. Munir, menurut versi Teheran, menegaskan bahwa pembukaan kembali selat bergantung pada kesediaan AS memenuhi komitmennya.
- Koridor sementara: lebar tujuh mil (sekitar 11,3 km).
- Status resmi menurut Iran: selat belum dibuka kembali.
- Negosiasi lanjutan: 30–60 hari untuk jalur permanen.
- Prasyarat Teheran: pemenuhan komitmen AS, akhir perang di semua lini, pencabutan blokade, dan isu Yaman.
Dampak pasar energi dan perhatian pelaku usaha Medan
Selat Hormuz merupakan jalur vital ekspor minyak dunia. Setiap ketidakpastian di kawasan itu biasanya memicu kewaspadaan harga energi, premi asuransi kapal, dan biaya angkutan laut. Di Medan, yang menjadi salah satu simpul perdagangan dan distribusi Sumatera, pelaku bisnis ritel BBM, manufaktur, serta logistik pelabuhan umumnya memantau sentimen seperti ini karena dapat memengaruhi struktur biaya dalam jangka menengah.
Meski kesepakatan Iran-Oman memberi sinyal adanya koridor darurat, penegasan Teheran soal kendali penuh dan penolakan tafsir “selat terbuka” membuat pasar masih menghadapi ketidakpastian. Perundingan 30–60 hari ke depan akan menjadi penentu apakah skema sementara berlanjut menjadi pengaturan yang lebih stabil.
Secara keseluruhan, pengumuman Gharibabadi memperlihatkan dua lapisan pesan sekaligus: ada koordinasi teknis dengan Oman soal rute sempit yang bisa dipakai, namun Iran mempertahankan narasi bahwa kendali strategis Selat Hormuz belum dilepas. Pemantauan terhadap negosiasi lanjutan, sikap AS terkait MoU Islamabad, serta dinamika regional tetap diperlukan bagi pelaku ekonomi yang bergantung pada stabilitas harga energi global.
Sumber: Republika.