Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia membuka pertanyaan besar soal arah nilai tukar rupiah ke depan. Bagi pembaca dan pelaku usaha di Medan yang bergantung pada impor bahan baku serta transaksi lintas negara, stabilitas mata uang tetap menjadi isu krusial. Ekonom senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, menilai peluang penguatan rupiah dalam lima tahun mendatang tetap tipis.
Menurut penilaiannya, siklus pergantian nakhoda BI lebih bersifat rutin ketimbang momentum pembaruan struktural. Faktor internal bank sentral dan tekanan eksternal diperkirakan masih menahan ruang gerak kebijakan moneter. Akibatnya, rupiah cenderung bertahan di zona lemah, bahkan berpotensi terus tertekan.
Struktur ekonomi besar belum menjamin mata uang kuat
Indonesia sudah masuk kategori ekonomi berskala besar dengan pasar domestik yang luas. Namun ukuran itu, kata Didik, tidak otomatis menerjemahkan diri menjadi mata uang yang tangguh. Titik lemah utamanya ada pada sektor luar negeri yang kurang kompetitif.
Struktur tersebut sudah terbentuk lama. Kepemimpinan baru di BI dinilai mustahil mengubah fondasi itu dalam waktu singkat. Pasar dalam negeri yang ramai memang menopang pertumbuhan, tetapi daya saing ekspor dan ketahanan eksternal masih menjadi beban nilai tukar.
Instrumen suku bunga dan batas efektivitasnya
Dalam praktik, BI biasanya merespons pelemahan rupiah yang tajam dengan menaikkan suku bunga. Langkah itu diharapkan menarik arus modal asing karena imbal hasil aset domestik menjadi lebih menarik. Sebaliknya, penurunan suku bunga dipakai untuk mendorong kredit dan investasi.
Namun pendekatan yang hanya bertumpu pada suku bunga memiliki batas. Jika bunga diturunkan terlalu cepat, investor bisa beralih kembali ke aset berdenominasi dolar. Di sisi lain, bunga tinggi menekan dunia usaha, termasuk kredit perumahan dan investasi dalam negeri.
Biaya transaksi tinggi dan kepercayaan hukum
Didik menekankan bahwa biaya transaksi di Indonesia masih tinggi. Kerumitan hukum, dinamika sosial-politik, serta kebijakan yang tumpang tindih memperberat iklim usaha. Hal ini mengurangi daya tarik investasi meski imbal hasil nominal terlihat kompetitif.
Kepercayaan terhadap penegakan hukum yang rendah, persoalan korupsi, dan daya saing sektor luar negeri yang lemah saling terkait. Tanpa perbaikan di ranah itu, kebijakan moneter konservatif sulit menghasilkan rupiah yang lebih kuat secara berkelanjutan.
Implikasi bagi pelaku usaha di Medan dan Sumatera Utara
Bagi komunitas bisnis Medan—mulai importir bahan baku, eksportir hasil pertanian, hingga pengusaha properti yang terkait KPR—volatilitas dan pelemahan rupiah langsung terasa di neraca. Harga input impor naik, sementara perencanaan investasi jangka menengah menjadi lebih hati-hati.
Stabilitas ekspektasi moneter tetap dibutuhkan agar biaya modal tidak melonjak. Namun, seperti digarisbawahi dalam analisis tersebut, perbaikan nilai tukar tidak cukup mengandalkan pergantian pejabat di bank sentral saja. Pembenahan daya saing dan kepastian berusaha tetap menjadi prasyarat.
Secara keseluruhan, prediksi lima tahun ke depan menempatkan rupiah pada posisi yang masih rentan. Kepemimpinan BI yang baru diperkirakan menjalankan kerangka kebijakan yang sudah dikenal, sementara kendala struktural ekonomi belum bergeser signifikan. Pelaku usaha di daerah, termasuk Medan, perlu menyesuaikan strategi lindung nilai dan efisiensi biaya tanpa mengabaikan sinyal suku bunga dari bank sentral.
Sumber: Republika.