Pemerintah Indonesia memperkuat arah industrialisasi dengan menyusun peta jalan hilirisasi 28 komoditas strategis yang berlaku hingga periode 2040–2045. Langkah ini digarap Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar nilai tambah sumber daya alam tetap berada di dalam negeri, bukan hanya diekspor dalam bentuk mentah. Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, arah kebijakan tersebut relevan karena banyak daerah di Indonesia, termasuk kawasan yang kaya hasil pertanian, perkebunan, dan mineral, berpotensi masuk dalam rantai industri hilir yang lebih terintegrasi.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, memaparkan kerangka tersebut dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis (3/9/2026). Ia menekankan bahwa hilirisasi tidak lagi dipandang sebagai proyek sektoral semata, melainkan sebagai instrumen pengendalian biaya, penguatan daya saing ekspor, dan pengurangan ketergantungan impor produk olahan.
Tiga pilar strategi investasi hilirisasi
Menurut Todotua, pemerintah merancang tiga strategi utama agar investasi hilirisasi berjalan terukur. Pertama adalah perencanaan yang berbasis data cadangan dan sebaran sumber daya. Kedua menyangkut eksekusi di lapangan agar target tidak berhenti di dokumen. Ketiga mencakup strategi perizinan serta pemberian insentif, mengingat peran negara sebagai regulator yang menentukan kepastian berusaha bagi investor.
Pendekatan berlapis itu diharapkan memangkas hambatan klasik investasi industri pengolahan, mulai dari ketidakjelasan lokasi potensial hingga lama proses perizinan. Dengan kerangka yang sama, pemerintah ingin memastikan setiap komoditas unggulan memiliki jalur pengembangan yang jelas dari hulu hingga produk akhir.
Dari 28 komoditas menjadi 15 fokus RPJMN
Peta jalan disusun dengan mempertimbangkan keragaman kekayaan alam Indonesia. Cakupannya meliputi minyak dan gas, mineral, sektor maritim, agrikultur, perkebunan, serta sejumlah bidang lain yang dinilai memiliki daya ungkit ekonomi. Todotua menyebut ada 28 komoditas yang disiapkan dalam program payung besar hingga 2040–2045.
Agar pelaksanaan lebih tajam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), daftar tersebut disaring menjadi 15 komoditas prioritas. Penyaringan ini dimaksudkan supaya alokasi anggaran, fasilitasi investasi, dan pengawasan proyek tidak tersebar terlalu lebar. Pemerintah juga telah menghitung total potensi investasi hilirisasi dari 28 komoditas tersebut, yang diperkirakan mencapai sekitar 618 miliar dolar Amerika Serikat.
- Perencanaan berbasis cadangan dan sebaran SDA
- Eksekusi program yang terukur di daerah potensial
- Perizinan dan insentif untuk menarik investasi
- Fokus 15 komoditas dalam kerangka RPJMN
Sebaran wilayah dan rantai pasok dalam negeri
Pemetaan tidak hanya mencantumkan jenis komoditas, tetapi juga lokasi sumber daya serta peluang pembangunan industri di berbagai wilayah. Data tersebut menjadi acuan design planning hilirisasi sehingga pemerintah dapat menunjuk daerah mana yang layak dikembangkan sebagai pusat investasi pengolahan.
Todotua menyoroti pentingnya membangun rantai pasok terintegrasi di dalam negeri. Selama ini sebagian bahan baku Indonesia masih diolah di luar negeri sehingga nilai tambah dan kendali atas biaya berpindah ke negara lain. Akibatnya, pasar domestik tetap bergantung pada produk impor. Model yang diinginkan pemerintah menempatkan seluruh tahapan—dari pengolahan awal, manufaktur, hingga daur ulang—di ekosistem nasional.
Salah satu ilustrasi yang dikemukakan adalah industri baterai berbasis nikel, yang dapat mencakup pengolahan bijih sampai produk akhir dan daur ulang. Pola serupa diharapkan mengurangi tekanan impor komponen serta memperkuat posisi ekspor barang berteknologi lebih tinggi. Bagi kawasan industri di luar Jawa, termasuk potensi di Sumatera, kejelasan peta lokasi ini menjadi sinyal bahwa hilirisasi diarahkan merata, bukan terpusat di satu pulau saja.
Efisiensi biaya dan ekonomi hijau
Hilirisasi dipandang strategis karena Indonesia memiliki populasi besar dan kebutuhan konsumsi yang terus tumbuh. Dengan mengolah SDA di dalam negeri, pemerintah berupaya memitigasi serta mengendalikan biaya produksi dan logistik. Produk yang kompetitif di pasar global juga diharapkan meningkatkan devisa tanpa mengorbankan ketahanan pasokan domestik.
Pemerintah menegaskan hilirisasi berjalan seiring agenda ekonomi hijau. Contoh yang diangkat adalah pengembangan panel surya. Todotua menyebut sebagian besar material yang dibutuhkan untuk panel surya sebenarnya tersedia di Indonesia, sehingga peluang industrialisasi energi terbarukan dapat digarap bersamaan dengan penguatan industri bahan baku.
Ke depan, keberhasilan peta jalan ini akan ditentukan oleh konsistensi perizinan, kesiapan infrastruktur daerah, dan kemampuan menarik investasi jangka panjang. Bila rantai pasok hulu-hilir benar-benar terbentuk di dalam negeri, hilirisasi 28 komoditas berpeluang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi hingga 2045, sekaligus membuka ruang partisipasi industri di daerah-daerah penghasil sumber daya, termasuk di kawasan barat Indonesia yang selama ini menjadi salah satu penopang produksi nasional.
Sumber: Republika.